Diskusi AJI Semarang, 8 Februari 2018.

AJI Semarang Gelar Diskusi Efektivitas Program Antikorupsi

Diskusi AJI Semarang, 8 Februari 2018.


SEMARANG - Organisasi masyarakat sipil belum dilibatkan secara intensif dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Akibatnya, pembangunan yang dijalankan belum memprioritaskan suara dari masyarakat sipil. Hal itu terungkap dalam diskusi media yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang bersama Pusat Telaah dan  Informasi Regional (Pattiro) Semarang di Cafe John Dijkstra, Kota Lama, Semarang, Kamis (8/2). 

Manajer Departemen Riset Tranparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mengatakan, masyarakat sipil dapat berpartisipasi menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dengan ikut mengontrol pemerintah. Tapi peluang untuk ikut melakukan fungsi itu belum terbuka. "Indeksi Persepsi Korupsi Semarang ini turun. Seharusnya jadi peringatan untuk memperkuat aspek pencegahan dengan mengandeng masyarakat sipil guna memberikan pelayanan publik yang baik kepada warga," kata Wawan.

menurut survey TII, IPK Kota Semarang pada 2017 turun enam peringkat dari peringkat tiga ke peringkat sembilan dari 11 kota yang disurvey. Penurunannya sebesar 1,1 dari 60 pada tahun 2015 menjadi 58,9 pada tahun 2017. "Program pencegahan antikorupsi ternyata belum berjalan maksimal sehingga perlu diinisiasi aksi integritas yang melibatkan institusi bisnis dan melibatkan organisasi masyarakat sipil," tambahnya.

Dalam diskusi terbatas tersebut ikut hadir organisasi masyarakat sipil seperti LBH Semarang, LRC-KJHAM, Kompaks, LP2K Jawa Tengah dan KPK2KKN Jateng. Direktur Pattiro Semarang, Widi Nugroho mengatakan, lembaganya telah mengukur program anti korupsi tahun 2016-2017 di Kota Semarang dengan metode telaah dokumen, pengumpulan data dari media dan survei atau investigasi. Tiga sektor yang ditelaah yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. "Secara umum program antikorupsi pada ketiga sektor itu belum berjalan secara optimal. Beberapa proyek dan program yang dikerjakan tak maksimal dan masih ada celah untuk korupsi," ujar dia.

Menurut Widi, Pattiro menilai potensi korupsi di sektor pendidikan masih rendah. Namun, di sektor kesehatan dan infrastruktur, potensinya tergolong tinggi. Pattiro merekomendasikan kepada organisasi masyarakat sipil untuk ikut mengawasi sejumlah sektor yang kurang disentuh pengawasan, termasuk pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan penyelenggaraan ujian nasional. Dalam proyek infrastruktur yang perlu didampingi adalah masyarakat yang terkena dampaknya agar hak-hak mereka dipenuhi dan tidak menjadi korban pembangunan.

Ketua AJI Kota Semarang, Edi Faisol mengatakan, media memiliki peran untuk menjalan fungsi pengawasan dan mendorong organisasi sipil mengawal kepentingan publik. "Perlu sebuah forum bersama antara media dan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi kebijakan dan program pemerintah," kata Edi.