Asnil Bambani dan Afwan Purwanto. Foto Suara.com

AJI Jakarta: Hentikan Praktik Suap terhadap Wartawan

Asnil Bambani dan Afwan Purwanto. Foto Suara.com


Kepada Yth.
Menteri ATR/BPN
di tempat

Salam sejahtera untuk kita semua. 

Teruntuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, kami Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengapresiasi kerja Bapak selama ini. Namun kami kecewa atas sikap dan tindakan yang ditunjukkan segenap jajaran di Kementerian ATR/BPN karena diduga memberikan suap berupa uang kepada para jurnalis.

Hal ini bermula ketika surat undangan acara halal bihalal yang diadakan Kementerian ATR/BPN tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu pihak kementerian mengundang mitra wartawan ATR/BPN ke acara yang digelar pada Jumat, 29 Juni 2018, pukul 17.00 WIB, di Lotus Room, Shangri-la Hotel, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta.

Di undangan tersebut, tercantum tiga narasumber yang dijadwalkan akan hadir, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, dan Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, tercatat pula dua nomor ponsel beserta nama petugas Humas yang bisa dihubungi untuk ditanya informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran. Dalam surat itu juga diberitahukan bahwa masing-masing media hanya diperkenankan untuk diwakili oleh satu wartawan.

Kejanggalan itu terlihat ketika pihak Kementerian ATR/BPN menuliskan kalimat sebagai berikut dalam surat undangan tersebut. “Dimohon para peserta untuk membawa Surat Tugas dan fotokopi NPWP.”

Di bawah kalimat itu, isi surat langsung disambung dengan kalimat penutup. Usai mengucap salam hormat, tertanda dalam surat tersebut adalah Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN. Alamat kantor juga ikut disertakan dalam undangan, yaitu Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta, 12110, 021-7228901, humas@atrbpn.go.id.

Kami curiga dan melihat kejanggalan ketika membaca kalimat yang menyebutkan bahwa wartawan yang hadir diminta membawa “fotokopi NPWP”. Sementara dalam acara tersebut terdapat beberapa narasumber yang bisa diwawancarai wartawan, sehingga bukan tidak mungkin ada kerja-kerja jurnalistik di dalamnya. Padahal pasal 7 ayat 2 UU Pers No 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa wartawan Indonesia menaati kode etik jurnalistik dan tidak menerima suap.

Saat dikonfirmasi ke Rizki, salah satu narahubung yang tercantum di surat itu, maka maksud permintaan Kementerian ATR/BPN semakin jelas, yaitu mengarah pada dugaan praktik suap.

“Peserta gathering nanti ada uang harian & transportasi. Untuk bisa diberikan butuh bukti surat tugas dan NPWP. Kalau ndak ada NPWP potongan pajaknya lebih besar,” kata Rizki saat dikonfirmasi salah satu wartawan yang juga pengurus AJI Jakarta.

“Jika rekan media tidak berkenan untuk menerima uang harian dan transportasi, surat tugas dan NPWP tidak perlu,” ujarnya menambahkan.

Dengan informasi tersebut, maka kami menduga pihak Kementerian ATR/BPN sengaja berniat memberikan “amplop” yang mengarah pada kasus suap terhadap wartawan. Kami menilai hal ini tidak sejalan dengan penegakan prinsip etika yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers dan melanggar Undang-undang Pers.

Kode Etik AJI pasal 9 juga telah menegaskan hal itu: Jurnalis menolak segala bentuk suap. Dalam hal ini suap yang dimaksud adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan fasilitas lainnya. Pemberian uang kepada wartawan merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. 

Pihak Kementerian ATR/BPN seharusnya memahami bahwa wartawan tidak diperbolehkan menerima suap (uang) karena akan merusak kehormatan profesi dan mempengaruhi independensi. Kode Etik Jurnalistik dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari sumber berita. 

Lembaga negara seperti Kementerian ATR/BPN perlu ikut memperkuat penegakan etika jurnalistik di lingkungan kerjanya. Cara-cara yang dilakukan Kementerian ATR/BPN berupa pemberian uang diduga dapat menyuburkan praktik suap “amplop” kepada wartawan.

Melalui surat terbuka ini, kami juga mendesak sejumlah kementerian maupun lembaga negara, termasuk Kementerian ATR/BPN untuk segera menghentikan praktik suap terhadap wartawan.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan agar menjadi perhatian bersama. Atas nama pengurus AJI Jakarta, kami menunggu sikap Menteri ATR/BPN dan lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Jakarta, 30 Juni 2018
Hormat kami,

Ttd.

Asnil Bambani Amri 
Ketua AJI Jakarta

Erick Tanjung
Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta

Tembusan:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Menteri Keuangan
4. Menteri PANRB
4. Kepala Staf Presiden
5. Dewan Pers


Sumber: Suara.com